Oleh : Ferry Afrizal

Indonesia merupakan sebuah negara yang lahir berkat perjuangan pahlawan terdahulu, tujuannya jelas yakni untuk melindungi manusia dari kekejian penjajah, mengangkat harkat dan martabat manusia dari perbudakan kolonial, menyetarakan status dengan bangsa lain dan juga menyatakan bahwa Indonesia bukan lagi lahan pembantaian.

Kini, bangsa ini sudah berumur 72 tahun, generasi silih berganti menikmati gurih dan nikmatnya rasa merdeka, merdeka dalam status negara berdaulat namun sangat disayangkan bangsa ini masih belum merdeka dalam hal kemanusiaan.

Hal ini bukan tidak beralasan, dalam konstitusi bangsa dan nilai yang terkandung dalam ideologi pancasila sangat jelas menerangkan bahwa negara bertanggung jawab dalam melindungi memenuhi dan memajukan hak asasi manusia, ekonomi kerakyatan sama sekali belum diterapkan secara adil, sehingga kesenjangan sosial semakin memberi jarak antara sikaya dan simiskin, kepastian dan keadilan hukum juga belum sepenuhnya dilaksanakan dalam khasanah peradilan, prinsip persamaan (equality) dalam negara berdasarkan hukum (rule of law) masih jauh panggang dari api, hal ini bisa diperhatikan dalam penegakan hukum yang cenderung menganut filosofi "golok" yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Betapa sedihnya pejuang terdahulu yang bermimpi negara ini akan menjadi negara yang adil berdasarkan hukum, sedangkan faktanya negara ini cenderung menguatkan praktik politik kepentingan dan melemahkan penegakan hukum.

Aceh dan Merdeka yang Hambar

Sejarah walaupun tidak ditulis, tetap tidak bisa dibohongi, Aceh sebagai bangsa yang beradap memilih bersatu dalam pangkuan Ibu Pertiwi, tujuan awalnya untuk memperkuat basis dan persatuan dalam penumpasan otoritarian kolonial, namun penghianatan Ibu Pertiwi dengan begitu keji menjerumuskan rakyat Aceh kedalam lembah ketidak adilan.

Fase Orde Lama, Orde Baru hingga fase transisi reformasi, Aceh cenderung dijadikan objek kekerasan negara, walaupun konflik senjata yang terjadi di Aceh terdapat aktor intelektual dan lapangan, namun warga sipil yang sepatutnya dilindungi dari keganasan perang, cenderung menjadi korban, tidak terhitung jumlahnya warga sipil yang dihilangkan secara paksa, perempuan dijadikan objek kekerasan seksual, eksekusi mati diluar putusan pengadilan yang adil, penyiksaan dengan cara yang keji, penganiayaan yang mencoreng nilai kemanusiaan, dan lain sebagainya.

Tahun 2005, 15 agustus di Helsinki para pihak yang terlibat dalam konflik senjata di Aceh memilih untuk damai, melahirkan sebuah pernyataan bersama yang kemudian disebut Memorandum of Understanding (MoU), beberapa point yang terkandung di dalam MoU tersebut adalah politik lokal, pengembangan ekonomi, Sumber Daya, HAM, dan lain sebagainya.

Merdeka negara Indonesia, masih belum terasa nikmat bagi rakyat Aceh, terutama korban/keluarga korban kejahatan masa lalu, yang sejauh ini negara masih menutup mata dalam hal pemenuhan hak-hak korban.

Karena makna merdeka bukan sebatas berkibarnya bendera merah putih di halaman rumah, justru lebih daripada itu, kemerdekaan yang sesungguhnya adalah negara dengan sikap ksatria mengakui dan memenuhi hak-hak masyarakat yang selama ini terjarah secara paksa oleh kondisi, kemerdekaan yang sudah berumur 72 tahun akan terasa hambar tanpa dibarengi pembenahan dan perubahan sikap politik penguasa.

KKR Aceh Pintu Gerbang Keadilan

Perdamaian yang sudah terajut dalam khasanah masyarakat bermartabat, perlu dipelihara dan dijaga tanpa memandang kepentingan individu, MoU Helsinki yang sudah berusia lebih kurang 12 tahun, diakui ataupun tidak masih terdapat keengganan negara dalam upaya realisasi.

Salah satunya adalah upaya negara dalam menyelesaikan kasus kejahatan masa lalu masih terlihat belum adanya keinginan secara politik dan kebijakan, sedangkan dalam point 2.3. MoU menerangkan bahwa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) akan dibentuk di Aceh oleh KKR Indonesia dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi.

Selanjutnya, hukum positif (hukum yang tertulis dan berlaku serta diakui dalam struktur hukum Indonesia), yakni UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang menyebutkan perihal KKR, walaupun payung hukum nasional telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yakni UU No. 27/2004 tentang KKR melalui putusan No. 006/PUU-IV/2006.

Namun menurut mantan ketua MK, Jimly Asshidiqie, meski MK telah mencabut UU KKR, KKR untuk Aceh tetap bisa dibentuk. Pembentukannya bisa didasarkan pada UUPA. KKR Aceh tidak terkait dengan UU KKR. Itu ada kaitannya dengan UUPA sendiri. (detiknews. 8/12/2006).

Secara asas peraturan perundang-undangan, UUPA berlaku asas lex specialist derogate lex generalist (peraturan yang khusus mengenyampingkan peraturan yang umum), secara otomatis tidak ada hal yang perlu diperdebatkan lagi soalan legalitasnya.

KKR Aceh, sejauh ini sudah terbentuk melalui Qanun (perda) No. 17/2013, kemudian melalui proses seleksi melahirkan 7 (tujuh) orang Komisioner KKR yang dilantik bulan Oktober 2016.

Nah, impian korban pelanggaran HAM masa lalu mulai ada titik terang, walaupun upaya mendapatkan keadilan hukum sosial ekonomi masih harus dilalui fase yang panjang.

Perlu disadari, bahwa negara Indonesia sudah mengidap penyakit amnesia akut, sehingga perlu kerja keras dan bersama menyuarakan keadilan, tugas KKR bukanlah mudah, sehingga rakyat dan stakeholder harus bersatu demi pencapaian keadilan dan nilai kemanusian kembali diwujudkan sebagaimana layaknya.

Kata adalah Senjata (zapatista)

Penulis adalah Aktivis HAM Aceh dan Sekjend The Aceh Human, Berdomisili di Jakarta.

Sumber : http://www.acehbaru.com/12-tahun-mou-negara-amnesia/